Program Makan Bergizi Gratis Dijaga Ketat, Pemerintah Terapkan Sistem Pengawasan Berlapis

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, sistem pengawasan ini melibatkan berbagai instansi, di antaranya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dengan sistem pengawasan berlapis untuk menjamin keamanan pangan dan kesehatan para penerima manfaat. Pengawasan dilakukan secara rutin oleh sejumlah lembaga, baik dari internal maupun eksternal.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, sistem pengawasan ini melibatkan berbagai instansi, di antaranya Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Peran Kemenkes dan BPOM di sini adalah melakukan pengawasan eksternal kepada para penyedia pangan bergizi (SPPG). Pengawasan akan dilakukan seminggu sekali,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Menurut Budi, langkah tersebut untuk melengkapi pengawasan internal yang dijalankan setiap hari oleh Badan Gizi Nasional (BGN). “Kemenkes, Kemendagri, dan BPOM akan membantu BGN yang sudah menjalankan pengawasan internal harian. Jadi sistemnya berlapis—harian dari dalam, mingguan dari luar,” jelasnya.

Libatkan Kementerian Dikdasmen

Budi juga menuturkan, pengawasan akan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sebagai unit terbesar penerima program. Ia menekankan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap produksi makanan, tetapi juga pada tingkat penerima manfaat.

“Kita ingin melibatkan unit terbesar penerima, karena pengawasan itu tidak cukup hanya di produksinya, tapi juga di penerimanya. Di sini yang paling besar adalah Kementerian Dikdasmen,” katanya.

Gugus Cepat Tangani KLB

Selain pengawasan rutin, pemerintah juga menyiapkan sistem tanggap cepat untuk mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) seperti keracunan massal. Kemendagri telah mengeluarkan aturan pembentukan gugus cepat penanganan darurat, yang melibatkan berbagai unsur kesehatan dan pendidikan.

“Dalam gugus cepat ini ada dinas kesehatan, RSUD, sekolah-sekolah umum melalui unit kesehatan sekolah, serta dukungan dari Kemenkes,” ungkap Budi. “Kita ingin memastikan, kalau terjadi KLB bisa segera ditangani oleh puskesmas, lalu hasilnya diperiksa di Laboratorium Kesehatan Masyarakat,” tambahnya.

Kualitas Air Jadi Fokus

Tak hanya makanan, kualitas air juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG. Budi menegaskan, air yang digunakan untuk memasak dan membersihkan peralatan harus memenuhi standar kesehatan.

“Kualitas air itu sangat penting untuk menentukan apakah makanan yang disajikan baik atau tidak. Karena itu, pengawasannya dilakukan setiap hari oleh BGN,” tutup Budi.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang menyasar jutaan pelajar dan masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Melalui sistem pengawasan berlapis ini, pemerintah berharap program dapat berjalan aman, sehat, dan tepat sasaran.

Reporter: Slamat Riyadi
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *