LSM Anti Korupsi Akan Geruduk Kejati Jabar, Tuding Sekda KBB Main Anggaran Rp114 Miliar

Foto: Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Mutasi pejabat eselon II di Kabupaten Bandung Barat diduga sarat KKN, proyek anggaran fantastis dipaksakan untuk kepentingan tertentu.

BANDUNG BARAT | KabarGEMPAR.com – Aliansi Anti Korupsi bersama elemen masyarakat Jawa Barat akan menggelar aksi unjuk rasa di Kota Bandung pada Rabu (17/9/2025). Demonstrasi akan dimulai pukul 10.00 WIB di Jalan Pahlawan (Depan Makam Pahlawan) dan berakhir di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat.

Koordinator aksi, Agus Satria, mengatakan, “Kami menggelar unjuk rasa ini untuk menyampaikan laporan dugaan penyalahgunaan kewenangan Sekda Kabupaten Bandung Barat, Ade Zakir,” dikutip dari Bandungsatu.com, Senin (15/7/2025).

Agus menegaskan, mutasi pejabat eselon II di KBB diduga digunakan sebagai alat untuk mengamankan proyek anggaran ratusan miliar. Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KBB dicopot karena menolak permintaan pengalokasian anggaran Rp114 miliar yang dianggap tidak sesuai mekanisme perencanaan.

“Keberanian pejabat itu berbuntut panjang. Kami menerima informasi adanya tekanan dari Sekda agar Dinas PUPR mengakomodasi program tertentu yang sarat kepentingan,” kata Agus.

Aliansi juga menyoroti pencopotan Rini Santika dari Bapenda KBB. Agus menilai tindakan itu terkait pola pemaksaan anggaran Rp130 miliar yang bersumber dari dana pokok pikiran (pokir) DPRD. Selain itu, Agus menuding adanya praktik jual beli jabatan oleh oknum DPRD Bandung Barat.

Dalam aksinya, aliansi akan menyerahkan laporan pengaduan resmi kepada Kejati Jabar dan meneruskannya ke Kementerian Dalam Negeri. “Kami menuntut Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengusut dugaan penyalahgunaan kewenangan Sekda KBB secara tuntas dan menghukum pelaku seberat-beratnya,” pungkas Agus.

Laporan: Tim Kabar Jabar | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup