Dua Figur Kuat Muncul di Kutaampel: Barja dan H. Karna Digadang Jadi Calon Pemimpin Masa Depan
KARAWANG | KabarGEMPAR.com – Warga Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, mulai ramai membicarakan calon pemimpin baru yang dinilai mampu membawa perubahan signifikan bagi desa mereka. Meskipun masa jabatan kepala desa saat ini masih berlangsung hingga 2029 setelah adanya perpanjangan dua tahun, dorongan untuk menghadirkan sosok pemimpin yang lebih transparan dan berorientasi pada kemajuan desa semakin menguat.
Salah satu isu yang memperkuat keinginan perubahan adalah kegagalan Program Ketapang yang digulirkan sejak tahun 2022. Program yang dananya bersumber dari Dana Desa itu tidak menunjukkan hasil yang berarti bagi masyarakat. Banyak bantuan yang tidak berkembang bahkan dilaporkan menghilang dengan berbagai alasan.
“Sejak 2022 kami tidak merasakan manfaat dari program tersebut. Bantuan seolah hanya formalitas, tidak ada pengawasan dan hasilnya tidak jelas,” ujar seorang warga Kutaampel yang kecewa terhadap pelaksanaan program itu.
Di tengah kekecewaan warga, muncul dua sosok yang mulai diperbincangkan sebagai calon kuat untuk memimpin Desa Kutaampel ke depan, yakni Kalita Utama yang akrab disapa Barja, dan H. Karna Saepudin.
Barja dikenal sebagai tokoh muda berpendidikan sarjana dengan semangat perubahan dan kepedulian terhadap masyarakat. Ia dinilai memiliki visi membangun pemerintahan desa yang lebih transparan dan berpihak pada kepentingan warga.
Sementara itu, H. Karna Saepudin juga tak kalah kuat. Saat ini ia menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kutaampel dan memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan. Sebelumnya, H. Karna pernah menjadi staf pemerintahan desa pada masa kepemimpinan Kades H. Andung, yang dikenal dengan sistem administrasi desa yang tertata baik.
Dengan segudang pengalaman dan pemahaman mendalam terhadap birokrasi desa, H. Karna dinilai memiliki modal kuat untuk memimpin. “Kesiapan beliau untuk menjadi pemimpin sudah lebih dari cukup. Ia paham sistem pemerintahan desa, dekat dengan masyarakat, dan punya kemampuan manajerial,” ujar salah satu tokoh masyarakat Kutaampel.
Sementara itu, di sisi lain, pemerintah desa saat ini terus menjadi sorotan karena dugaan penyimpangan dalam pengelolaan BUMDes tahun anggaran 2025. Informasi yang diperoleh KabarGEMPAR.com menyebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang menunda pencairan dana desa tahap akhir akibat persoalan tersebut. Pejabat Kecamatan Batujaya pun membenarkan kabar itu.
Masyarakat berharap, Pilkades mendatang bisa menjadi momentum untuk menghadirkan pemimpin yang jujur, profesional, dan mampu mengembalikan kepercayaan warga terhadap pemerintahan desa.
Reporter: Tusin Yudha