Ekonom CSIS Ingatkan Risiko Ekonomi dari Anggaran Fantastis Program Makan Bergizi Gratis 2026

20 Agustus 2025 - 09:25

Pemerintah berencana menggelontorkan anggaran jumbo Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026.

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Pemerintah berencana menggelontorkan anggaran jumbo Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Angka ini melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan alokasi 2025 yang hanya Rp171 triliun.

Namun langkah pemerintah ini menuai sorotan tajam dari peneliti Departemen Ekonomi Centre For Strategic and International Studies (CSIS), Riandy Laksono. Ia menilai lonjakan anggaran tersebut berisiko besar terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

“Kalau realisasi anggaran MBG sampai akhir 2025 hanya Rp10–15 triliun, itu masih sangat jauh dari target Rp171 triliun. Saya khawatir terjadi mismatch antara pengeluaran dan komitmen pemerintah,” tegas Riandy dalam media briefing, Senin (18/8).

Hingga pertengahan tahun, realisasi MBG baru menyentuh Rp8,2 triliun atau 4,8 persen dari target. Menurut Riandy, ketidaksesuaian realisasi dan komitmen justru bisa menimbulkan guncangan dalam struktur anggaran. Apalagi dana jumbo Rp300 triliun ini bersumber dari instruksi presiden terkait efisiensi anggaran.

“Saya mengkhawatirkan konsekuensi makro dari mismatch ini. Saya rasa dampaknya serius kalau tidak diantisipasi,” ujarnya.

Lebih jauh, Riandy menyoroti bahwa perumusan MBG dilakukan saat kondisi global masih relatif stabil. Kini, pertumbuhan ekonomi dunia semakin melambat, namun pemerintah justru semakin all-in pada MBG. “Risikonya dari sisi ekonomi akan tetap besar,” tambahnya.

Meski mengakui program MBG berdampak positif pada peningkatan nutrisi dan fokus belajar anak-anak, Riandy tetap pesimistis soal efektivitasnya dalam jangka pendek. Menurutnya, anggaran jumbo tersebut seharusnya bisa diarahkan ke sektor lain yang lebih cepat memberi imbas ekonomi.

“Mulai dari pembangunan jalan pedesaan, perbaikan sekolah secara masif, hingga infrastruktur publik lainnya. Bahkan sektor perhotelan yang terpukul akibat larangan perjalanan dinas bisa terbantu bila dana dialihkan ke sana,” tegasnya.