Komisi XIII DPR RI Apresiasi Kinerja Kemensetneg dalam Pengelolaan Istana Kepresidenan Bogor

Dalam pertemuan tersebut, Komisi XIII DPR RI yang dipimpin Dewi Asmara memberikan apresiasi atas kinerja Kemensetneg dalam menjaga dan mengelola aset negara, khususnya Istana Kepresidenan.

BOGOR | KabarGEMPAR.com – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) melalui Sekretariat Presiden (Setpres) menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (6/11/2025).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, bersama 10 orang anggota Komisi XIII, dan disambut langsung oleh Sekretaris Presiden, Mayjen TNI Ariyo Windutomo.

Dalam pertemuan itu, Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Kemensetneg, khususnya dalam pengelolaan, pemeliharaan, serta pemanfaatan Istana Kepresidenan sebagai aset penting milik negara.

Dewi Asmara menilai, pengelolaan aset negara di bawah koordinasi Kemensetneg telah berjalan dengan baik dan profesional. Namun demikian, pihaknya mendorong agar Kemensetneg terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai lembaga dan pihak terkait guna mengoptimalkan fungsi dan nilai aset negara tersebut.

“Pengelolaan aset negara seperti Istana Kepresidenan bukan hanya soal fisik bangunan, tapi juga bagian dari simbol negara yang harus dijaga nilai historis dan fungsionalitasnya,” ujar Dewi Asmara.

Sementara itu, Sekretaris Presiden Mayjen TNI Ariyo Windutomo menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh Komisi XIII DPR RI. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat tata kelola aset negara secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana Sekretariat Presiden Rika Kiswardani, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Yuli Harsono, Kepala Istana Kepresidenan Bogor Erwin Wicaksono, serta jajaran JPT Pratama terkait lainnya.

Kunjungan ini menjadi bentuk sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan pengelolaan aset negara berjalan sesuai prinsip efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab publik.

Laporan: Tim Kabar Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *