MBG di MI Minhajul Falah Batujaya Dikeluhkan Orang Tua, Pemkab Diminta Turun Tangan
KARAWANG | KabarGEMPAR.com – Pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Minhajul Falah, Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari para orang tua murid.
Mereka menilai porsi makanan yang dibagikan kepada siswa terlalu minim dan jauh dari standar kelayakan gizi bagi anak usia sekolah.
Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah orang tua menerima dokumentasi makanan MBG yang dibawa pulang anak-anak mereka. Dalam foto yang beredar, porsi makanan tampak sangat terbatas dan dinilai tidak sebanding dengan tujuan program yang digagas untuk meningkatkan asupan gizi peserta didik.
Polemik ini menambah daftar persoalan MBG di Kabupaten Karawang. Sebelumnya, keluhan serupa juga muncul dari beberapa wilayah lain, yang menyoroti kuantitas dan kualitas makanan yang diterima siswa sekolah dasar dan madrasah.
Praktisi Hukum, Asep Agustian, SH., MH., yang akrab disapa Askun, menegaskan bahwa persoalan MBG tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis semata. Menurutnya, kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan serta minimnya tanggung jawab moral para penyedia makanan dan pihak terkait.
“Ini makanan untuk anak-anak sekolah. Kalau porsinya minim dan kualitasnya dipertanyakan, itu jelas tidak bisa ditoleransi. Dapur penyedia harus bertanggung jawab,” tegas Askun, Sabtu (27/12/2025).
Askun mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran yang ia lakukan, anggaran MBG yang disebut mencapai Rp10.000 per porsi diduga tidak sepenuhnya digunakan sesuai ketentuan. Bahkan, ia menyebut sebagian penyedia hanya membelanjakan sekitar Rp7.000 per porsi.
“Kalau benar seperti itu, berarti ada selisih sampai Rp3.000 per anak. Ini bukan kesalahan teknis, tapi bentuk keserakahan,” ujarnya dengan nada keras.
Lebih jauh, Askun juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD Karawang. Ia menduga adanya konflik kepentingan, di mana sebagian oknum wakil rakyat justru terlibat langsung dalam bisnis penyediaan MBG.
“Wakil rakyat seharusnya mengawasi, bukan ikut bermain proyek. Saya mencium ada anggota dewan yang justru menjadi pengusaha MBG. Jangan sampai nanti saya buka satu per satu,” tandasnya.
Atas kondisi tersebut, Askun mendesak H. Aep Saepulloh untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi total terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Kabupaten Karawang.
Evaluasi tersebut dinilai penting, mulai dari proses penunjukan penyedia, penggunaan anggaran, hingga pengawasan mutu dan kelayakan makanan.
“Ini bukan sekadar soal makanan basi atau porsi sedikit. Ini soal moralitas, tanggung jawab negara, dan masa depan anak bangsa,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Program Makanan Bergizi Gratis merupakan inisiatif pemerintah pusat yang bertujuan menjamin kecukupan gizi anak-anak sekolah. Namun, keluhan orang tua siswa MI Minhajul Falah Batujaya menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menyisakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan cepat dari pemerintah daerah.
Reporter: Tusin Yudha
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com