Membongkar Rahasia Buruknya Infrastruktur di Karawang: Pengakuan Pemborong Ungkap Praktik Jual Beli Proyek
KARAWANG | KabarGEMPAR.com – Seorang pemborong di Kabupaten Karawang mengungkap fakta mencengangkan terkait penyebab buruknya kualitas pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dalam keterangannya kepada KabarGEMPAR.com pemborong yang enggan disebutkan namanya itu membeberkan praktik kotor yang diduga telah mengakar kuat dalam sistem pelaksanaan proyek pemerintah.
Menurutnya, persoalan kualitas proyek tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kapasitas pelaksana atau kontraktor. Ia menilai, akar masalah terletak pada sistem birokrasi dan mekanisme yang penuh dengan pungutan tak resmi sejak awal proses pengadaan.
“Kalau mau dapat proyek harus siap modal besar dulu. Biaya itu muncul dari mulai proses pembuatan kontrak, hingga saat penagihan. Kalau tidak setor, jangan harap proses berjalan lancar,” ujarnya, Senin (28/7/2025).
Ia mengungkapkan bahwa untuk memenangkan tender melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), para pemborong harus merogoh kocek hingga 5 persen dari nilai kontrak. Sementara untuk paket penunjukan langsung, angkanya lebih tinggi lagi, bisa mencapai 10 persen.
“Belum lagi jatah untuk pengawas. Kalau tidak diberi jatah, maka setiap temuan di lapangan akan diangkat dan dipermasalahkan,” lanjutnya.
Lebih jauh, pemborong tersebut membeberkan bahwa praktik jual beli proyek bukan hanya terjadi pada pekerjaan yang bersumber dari anggaran murni. Bahkan untuk proyek-proyek aspirasi dewan (pokir), praktik serupa justru jauh lebih parah.
“Pokir malah gila-gilaan. Harganya lebih mahal dari proyek reguler. Ini bukan rahasia, semua pelaku usaha di Karawang tahu soal ini,” katanya.
Hal yang lebih mengejutkan lagi, ia menyebut adanya pejabat yang secara terang-terangan ikut bermain proyek, terutama dalam kategori pemeliharaan. Ia mengatakan, beberapa pejabat meminjam nama perusahaan lain atau menggunakan istilah “pinjam bendera”, namun pekerjaan di lapangan tetap dikelola oleh mereka sendiri.
“Mereka pakai bendera orang lain, tapi yang mengerjakan ya mereka juga. Bahkan ada yang punya banyak bendera, tinggal pilih mau yang mana,” katanya.
Menurutnya, kondisi ini membuat para pejabat ‘panen’ proyek setiap tahun. “Sungguh luar biasa. Ini bukan tudingan kosong. Ini sudah menjadi rahasia umum di Karawang,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa kondisi ini tak bisa dibiarkan terus berlanjut. Ia berharap aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk membersihkan Karawang dari praktik-praktik korupsi yang sudah sistemik ini.
“Karawang harus bersih. Jangan sampai kualitas infrastruktur makin hancur gara-gara mentalitas korup,” ucapnya dengan nada prihatin.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun instansi penegak hukum.
KabarGEMPAR.com akan terus menelusuri dan meminta klarifikasi dari berbagai pihak untuk memastikan kebenaran informasi ini.
Laporan: Tim KabarGEMPAR.com | Editor: Redaktur KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
