OTT KPK Jadi Alarm Nasional, RAMBO: Praktik Jual Beli Proyek Terjadi di Banyak Daerah
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat daerah, termasuk Bupati Bekasi, dinilai sebagai alarm keras bagi kepala daerah lain yang diduga menjalankan praktik serupa.
Ketua Umum Gerakan Rakyat Membela Prabowo (RAMBO), Haetami Abdallah, menegaskan bahwa kasus tersebut bukan peristiwa tunggal, melainkan bagian dari pola sistemik yang telah lama berlangsung di berbagai daerah.
Menurut Haetami, modus yang disangkakan kepada Bupati Bekasi juga dilakukan oleh pejabat daerah lainnya, meskipun dengan peran dan posisi yang berbeda-beda.
“Ini alarm keras bagi pejabat-pejabat daerah yang selama ini merasa aman. Modusnya sama, hanya berbeda peran. Pengondisian proyek dan setoran sudah menjadi praktik yang berulang,” ujar Haetami kepada KabarGEMPAR.com, Sabtu (20/12/2025).
Ia menyebut praktik jual beli proyek sebagai rahasia umum yang telah mengakar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Dalam praktik tersebut, kata dia, pihak yang memperoleh proyek diwajibkan menyetor sejumlah uang kepada pejabat terkait.
“Penerima proyek wajib setor. Bahkan proyek aspirasi dewan pun tidak luput dari praktik semacam ini. Ini bukan isu baru, tetapi terus dibiarkan,” tegasnya.
Haetami menilai, tertangkapnya sejumlah kepala daerah seharusnya menjadi momentum bagi seluruh pejabat publik untuk berbenah, bukan berhenti karena penindakan melalui OTT.
“Sudah saatnya semua kepala daerah berbenah. Jangan menunggu sampai ditangkap KPK baru bicara bersih-bersih. Jangan berhenti saat OTT,” katanya.
Lebih lanjut, Haetami mengungkapkan bahwa RAMBO telah mengantongi alat bukti kuat terkait dugaan praktik korupsi di sejumlah daerah. Beberapa wilayah yang disebut di antaranya Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta serta daerah lainnya di Jawa Barat.
“Kami memiliki alat bukti yang kuat di beberapa daerah. Polanya sama: pengaturan proyek, aliran dana, dan keterlibatan pejabat,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat, RAMBO berencana melaporkan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum agar segera ditindaklanjuti secara tegas.
“Dalam waktu dekat kami akan melakukan pelaporan resmi. Daerah-daerah yang terindikasi kuat merugikan masyarakat harus segera ditindak. Negara tidak boleh kalah oleh korupsi,” pungkas Haetami.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Dalam OTT tersebut, KPK turut mengamankan sejumlah pihak lain, termasuk ayah Bupati Bekasi serta pihak swasta yang diduga sebagai pelaksana proyek.
OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. KPK menduga terjadi pengaturan pemenang proyek dan aliran dana dari pihak swasta kepada penyelenggara negara.
Sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dokumen proyek, serta alat komunikasi turut diamankan dalam operasi tersebut. Kasus ini saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut oleh KPK untuk menelusuri pihak-pihak lain yang diduga terlibat serta aliran dana secara menyeluruh.
Laporan: Tim Kabar Bekasi