P2G Ingatkan Janji Prabowo Soal Upah Guru Non-ASN, Saat Anggaran Pendidikan Disedot Program Makan Bergizi Gratis
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun dalam RAPBN 2026 yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto. Dari jumlah itu, 44,2 persen atau sekitar Rp 335 triliun akan digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bidang Advokasi P2G, Iman Zanatul, mengingatkan janji kampanye Prabowo-Gibran terkait upah minimum guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menilai komitmen itu terancam tak terealisasi karena sebagian besar dana justru dialokasikan untuk program populis.
“Ingat Prabowo-Gibran waktu kampanye pernah menjanjikan upah minimum guru non-ASN. Itu harusnya diwujudkan terlebih dahulu sebelum bicara peningkatan kualitas guru melalui pelatihan,” kata Iman kepada Wartawan, Sabtu (16/8/2025).
Menurutnya, kualitas guru di sekolah maupun madrasah akan meningkat jika pemerintah lebih dulu menjamin kesejahteraan tenaga pendidik.
Rp 178,7 Triliun untuk Guru dan Dosen
Dalam pidato nota keuangan APBN 2026 di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025), Presiden Prabowo mengklaim pemerintah tetap mengalokasikan Rp 178,7 triliun untuk gaji dan peningkatan kompetensi guru serta dosen. Rinciannya antara lain Rp 19,2 triliun untuk tunjangan profesi guru non-PNS, Rp 68,7 triliun bagi guru PNS, Rp 3,2 triliun untuk dosen non-PNS, dan Rp 82,9 triliun untuk dosen PNS.
“Anggaran pendidikan ini terbesar sepanjang sejarah dan wajib tepat sasaran,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Kritik JPPI: Menabrak Putusan MK
Namun, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai alokasi anggaran itu justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan sekolah gratis tanpa pungutan.
“Sebanyak 44,2 persen anggaran justru dialihkan untuk MBG ketimbang menjalankan putusan sekolah tanpa biaya. Ini menabrak konstitusi,” tegas Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, Minggu (17/8/2025).
Janji Awal Kenaikan Gaji Guru
Sejak awal masa jabatannya, Prabowo sudah menjanjikan kenaikan gaji guru. Pada peringatan Hari Guru Nasional, 28 November 2024, ia mengumumkan tambahan penghasilan bagi guru ASN setara satu kali gaji pokok, serta Rp 2 juta bagi guru non-ASN bersertifikat.
Namun, kebijakan itu baru menyentuh guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara guru di bawah Kementerian Agama belum terakomodasi.
Kini, organisasi guru dan pegiat pendidikan mendesak agar pemerintah menepati janji kampanye terkait kesejahteraan tenaga pendidik. Mereka menilai fokus pada kualitas pendidikan tidak akan berhasil tanpa memperbaiki kesejahteraan guru terlebih dahulu.
Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
