Pemerintah Hanya Siapkan Rp 6,26 Triliun untuk IKN di 2026, Jauh dari Permintaan Otorita
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Pemerintah tetap menganggarkan dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2026, namun jumlahnya jauh lebih kecil dari yang diajukan Badan Otorita IKN.
Dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2026 yang dirilis Selasa (19/6/2025), tercatat dana pembangunan IKN hanya sebesar Rp 6,26 triliun. Rinciannya, Rp 5,7 triliun untuk program pengembangan kawasan strategis, sementara Rp 553 miliar dialokasikan untuk dukungan manajemen Otorita IKN.
Menariknya, anggaran IKN kini seluruhnya difokuskan lewat Otorita IKN, tanpa lagi dibagi pada kementerian atau lembaga lain. Padahal, di era Presiden Joko Widodo, Kementerian PUPR maupun Kementerian Perumahan sempat menjadi motor utama pembangunan ibu kota baru tersebut.
Jumlah anggaran itu jauh dari yang diharapkan Otorita IKN. Sebelumnya, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono sempat meminta tambahan Rp 16,13 triliun agar total anggaran IKN 2026 mencapai Rp 21,1 triliun. Namun, usulan tersebut tidak masuk dalam RAPBN.
Sebagai perbandingan, pada 2025 Otorita IKN mengantongi Rp 13,5 triliun, termasuk tambahan Rp 8,1 triliun yang cair pada April lalu.
Meski Presiden Prabowo Subianto dalam pidato RAPBN 2026 tidak lagi menonjolkan pembangunan infrastruktur, pemerintah menegaskan IKN tetap jadi proyek strategis. Prabowo sudah menargetkan Nusantara menjadi pusat pemerintahan politik pada 2028, dengan kelengkapan sarana legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Untuk memastikan target tersebut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Prabowo berkomitmen menggelontorkan Rp 48,8 triliun hingga 2029.
“Terkait IKN, Presiden sudah memastikan akan ada alokasi anggaran sekitar Rp 48,8 triliun dari 2025 sampai 2029,” tegas AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, awal Februari lalu.
Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
