Pemkab Karawang Undang KOMANDO Bahas Aksi “Rakyat Gugat Kenaikan Pajak”, Upaya Redam Gejolak Lewat Dialog

KARAWANG | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang melalui Sekretariat Daerah resmi mengundang Koalisi Masyarakat Indonesia Maju (KOMANDO) untuk menghadiri audiensi terkait pemberitahuan aksi unjuk rasa damai bertajuk “Rakyat Gugat Kenaikan Pajak.”

Undangan bernomor 000.1.5/5274/Kesbangpol itu ditandatangani secara elektronik oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Asep Aang Rahmatullah, dan ditujukan langsung kepada penanggung jawab aksi, Dudung Ridwan, yang juga dikenal sebagai Ketua Umum KOMANDO.

Audiensi dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 5 November 2025 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang, dengan agenda pembahasan pokok terkait surat pemberitahuan aksi yang dikirimkan oleh KOMANDO sebelumnya pada 31 Oktober 2025.

KOMANDO: Koalisi Rakyat yang Kritis terhadap Kebijakan Pajak

KOMANDO atau Koalisi Masyarakat Indonesia Maju merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas lokal yang aktif di wilayah Karawang. Berdasarkan informasi dari sejumlah sumber, termasuk Berita Pembaruan, Detik Suara Rakyat, dan AlexaNews, KOMANDO dibentuk sebagai wadah masyarakat sipil yang fokus mengawal kebijakan publik daerah agar berpihak pada rakyat kecil.

Dalam beberapa waktu terakhir, KOMANDO menjadi sorotan setelah menyuarakan penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang disebut-sebut mencapai hingga 400 persen. Mereka menilai kebijakan tersebut memberatkan masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Kami menilai kebijakan ini tidak pro-rakyat dan terkesan dipaksakan tanpa sosialisasi yang memadai,” ujar Dudung Ridwan, seperti dikutip dari Detik Suara Rakyat. KOMANDO bahkan mengancam akan menurunkan hingga seribu massa dalam aksi damai jika aspirasi mereka tidak direspons pemerintah.

Selain isu pajak, KOMANDO juga dikenal lantang mengkritik dugaan praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah dan berkomitmen melakukan pengawasan serta pelaporan terhadap penyimpangan kebijakan publik.

Langkah Pemkab: Buka Ruang Dialog untuk Redam Gejolak

Menanggapi dinamika tersebut, Pemkab Karawang mengambil langkah proaktif dengan mengundang KOMANDO untuk berdialog secara terbuka. Tujuannya, menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar aspirasi bisa disalurkan dengan cara yang kondusif dan konstruktif.

“Pemkab Karawang berkomitmen menjaga kondusivitas daerah dan membuka ruang komunikasi yang sehat dengan seluruh elemen masyarakat,” demikian bunyi salah satu bagian surat undangan tersebut.

Tembusan surat juga dikirim kepada Bupati dan Wakil Bupati Karawang, Kapolres Karawang, Dandim 0604 Karawang, serta Kejaksaan Negeri Karawang, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga koordinasi lintas lembaga menghadapi isu sosial yang berkembang.

Dialog Diharapkan Jadi Titik Temu

Langkah audiensi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menemukan titik temu dalam persoalan kenaikan pajak. Selain itu, forum ini juga bisa menjadi sarana menyampaikan klarifikasi, masukan, dan solusi tanpa harus menimbulkan ketegangan sosial.

Jika komunikasi berjalan efektif, audiensi ini berpotensi menjadi contoh model partisipasi publik yang sehat di Karawang, di mana kritik masyarakat tidak dihadapi dengan konfrontasi, melainkan dengan dialog dan keterbukaan.

Laporan: Tim Kabar Karawang
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com