Pemkot Bekasi Segera Gelar Open Bidding Isi Jabatan Strategis, Pelayanan Publik Diharapkan Lebih Optimal
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan segera membuka proses seleksi terbuka atau open bidding untuk mengisi sejumlah jabatan strategis eselon II yang hingga kini masih kosong. Kebijakan ini dinilai penting untuk mempercepat kinerja birokrasi sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengatakan ada delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih menunggu pejabat definitif. Posisi tersebut dianggap vital karena berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat maupun pembangunan daerah.
Adapun jabatan yang masih lowong mencakup:
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA)
- Direktur RSUD Chasbullah Abdul Majid (RSUD CAM)
- Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
- Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora)
- Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A)
- Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda)
Menurut Tri, proses open bidding ini akan segera dimulai setelah pelantikan 19 pejabat hasil rotasi pada Rabu (3/9/2025).
“Nanti kita segera akan kita open bidding. Kita akan membuat pembukaan untuk kemudian dilakukan pendaftaran dan prosesnya akan berlaku,” ujar Tri di Gedung Plaza Pemkot Bekasi.
Penting untuk Kinerja Birokrasi dan PAD
Tri menekankan, pengisian jabatan definitif diharapkan mampu mendongkrak kinerja birokrasi serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan begitu, pemerintah bisa meningkatkan pelayanan tanpa harus menambah beban masyarakat.
“Jadi banyak hal yang perlu kita optimalkan selepas rotasi dan mutasi ini. Harapannya ada lebih banyak upaya dalam meningkatkan PAD, tanpa membebani warga,” jelasnya.
Analisis: Tantangan Pelayanan Publik
Pengamat kebijakan publik menilai, kekosongan jabatan kepala dinas dalam waktu lama berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik. Layanan kesehatan di RSUD, pengelolaan lingkungan hidup, hingga perizinan investasi disebut sebagai sektor yang paling terdampak.
Dengan adanya open bidding, pejabat yang terpilih diharapkan bukan hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memiliki kapasitas manajerial dan integritas tinggi. “Bekasi sebagai kota penyangga ibu kota membutuhkan birokrasi yang cepat dan responsif. Pemilihan pejabat strategis akan sangat menentukan arah pembangunan,” ujar seorang pengamat.
Persiapan untuk Eselon III dan IV
Tidak berhenti di level eselon II, Pemkot Bekasi juga telah menyiapkan open bidding untuk jabatan eselon III dan IV. Kebijakan ini menyusul banyaknya kekosongan jabatan karena pejabat pensiun maupun meninggal dunia.
“Tiga dan empatnya mungkin segera juga lah, karena banyak juga yang kosong. Saya berpesan agar proses ini berjalan cepat, nyaman, dan sederhana,” kata Tri Adhianto.
Reporter: Yahya Suhara | Editor: Hardi Hanto
Tinggalkan Balasan
