Pemprov DKI Targetkan Angka Kemiskinan di Bawah 3 Persen dalam RPJMD 2025–2029
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta terus mematangkan langkah strategis untuk menekan angka kemiskinan di Ibu Kota. Dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Jakarta menargetkan tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga di bawah 3 persen, atau berada pada kisaran 1,82–2,91 persen. Target ambisius ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global dan pusat ekonomi yang berdaya saing serta berkelanjutan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan inklusif dan penghidupan yang layak bagi warga dapat diukur dari capaian penurunan angka kemiskinan.
“Hingga Maret 2025, tingkat kemiskinan Jakarta masih berada di angka 4,28 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan September 2024 yang tercatat 4,14 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih terarah dan konsisten,” ujar Rano.
Dalam lima tahun mendatang, Pemprov DKI menargetkan mampu mengentaskan sekitar 69,51 ribu hingga 167,27 ribu jiwa dari garis kemiskinan. Menurut Rano, kapasitas fiskal daerah serta alokasi APBD Jakarta dinilai cukup kuat untuk menopang target tersebut.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak boleh semata dipahami sebagai proyek pembangunan fisik.
“Saya sering menegaskan, penanggulangan kemiskinan bukan hanya soal membangun infrastruktur, tetapi tentang manusia. Tidak ada artinya pembangunan fisik jika manusianya tidak kita berdayakan,” tegasnya.
Rano juga menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi yang masih menjadi tantangan serius. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan rasio gini Jakarta per Maret 2025 meningkat menjadi 0,441. Sekitar 40 persen penduduk berpendapatan terendah hanya menikmati 16,12 persen dari total perekonomian Jakarta.
“Ketimpangan ini semakin diperberat oleh inflasi kebutuhan dasar yang secara bulanan mencapai 8,27 persen,” jelas Rano.
Di sektor ketenagakerjaan, meskipun tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren membaik, proporsi pekerja informal justru mengalami peningkatan. Padahal, sektor-sektor dengan daya serap tenaga kerja terbesar masih memiliki tingkat produktivitas yang relatif rendah.
“Karena itu, kemiskinan harus dipahami secara multidimensi. Bukan hanya soal fiskal atau moneter, tetapi juga menyangkut akses layanan dasar, kesehatan, pendidikan, hingga perumahan layak,” katanya.
Untuk mempercepat penurunan kemiskinan, Pemprov DKI menekankan tiga prinsip utama, yakni akurasi data, ketepatan intervensi, dan ketepatan waktu penyaluran manfaat. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Jakarta akan mengoptimalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya untuk kelompok desil 1 hingga 5.
Selain itu, penguatan konvergensi dan harmonisasi program lintas sektor juga menjadi fokus. Pemprov DKI bahkan tengah menyiapkan platform digital berbasis DTSEN yang ditargetkan mulai digunakan pada Januari 2026.
“Penerapan platform digital berbasis DTSEN ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan sosial serta memperkuat upaya penurunan kemiskinan secara berkelanjutan menuju target 2030,” pungkas Rano.
Reporter: Slamat Riyadi | Editor: Tim Kabar Jakarta