Prabowo Instruksikan 8 Program Akselerasi Ekonomi Nasional
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Pemerintah menyiapkan delapan program akselerasi pembangunan yang mulai dijalankan pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Airlangga menjelaskan, program pertama yang diluncurkan adalah magang industri bagi lulusan perguruan tinggi maksimal satu tahun. Sebanyak 20 ribu peserta lulusan S1, D3, atau setara akan ditempatkan di sektor industri dengan masa magang enam bulan. Selama periode itu, mereka akan menerima uang saku setara upah minimum provinsi (UMP). Pemerintah menyiapkan anggaran Rp198 miliar untuk program ini.
Program berikutnya adalah perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Jika sebelumnya diterapkan pada sektor padat karya, kini skema tersebut diperluas ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe dengan target 552 ribu pekerja. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp120 miliar untuk menanggung PPh selama tiga bulan terakhir tahun 2025.
Di bidang pangan, pemerintah menyalurkan bantuan beras 10 kilogram untuk bulan Oktober–November 2025 dengan anggaran Rp7 triliun. Program ini masih akan dievaluasi untuk periode Desember.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan subsidi iuran jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi 731.361 pekerja bukan penerima upah, seperti pengemudi transportasi daring, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. BPJS Ketenagakerjaan menyediakan Rp36 miliar untuk menanggung 50 persen iuran pekerja tersebut.
Tak hanya itu, manfaat layanan tambahan (MLT) pembiayaan perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan juga ditingkatkan. Bunga kredit diturunkan dari BI rate plus 5 persen menjadi BI rate plus 3 persen, sedangkan untuk pengembang dari BI rate plus 6 persen menjadi plus 4 persen. Tahun ini ditargetkan seribu penerima manfaat, dengan nilai Rp150 miliar, untuk mendukung target Presiden Prabowo menyediakan 3 juta rumah.
Selanjutnya, pemerintah meluncurkan program Padat Karya Tunai yang dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada September–Desember 2025. Program ini menargetkan 609.465 penerima manfaat dengan total anggaran Rp5,3 triliun (Rp3,5 triliun untuk KemenPU dan Rp1,8 triliun untuk Kemenhub).
Dari sisi regulasi, pemerintah mempercepat deregulasi PP No. 28/2025 dengan mendorong integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke sistem Online Single Submission (OSS) berbasis data Badan Informasi Geospasial. Pemerintah mengalokasikan Rp1 triliun dengan biaya Rp3,5 miliar per RDTR.
Terakhir, pemerintah memulai pilot project ekosistem Gig Economy melalui penyediaan ruang kerja bersama (coworking space) di Jakarta. Program ini akan diperluas ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam dengan dukungan dana pemerintah daerah dan sektor ekonomi kreatif.
“Seluruh program ini merupakan langkah percepatan pembangunan nasional untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat daya tahan sosial masyarakat,” tegas Airlangga.
Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
