Prabowo Lantik Empat Menteri Baru, Dua Posisi Kabinet Masih Kosong

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Presiden Prabowo Subianto melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Meski demikian, dua posisi menteri yang sebelumnya diumumkan kosong, hingga kini belum diisi, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).

“Untuk sementara waktu, Bapak Presiden belum menunjuk secara definitif untuk Menko Polhukam. Sementara (jabatan itu) ad interim. Tunggu nanti diumumkan, karena SK belum ditandatangani,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai pelantikan.

Prabowo Lantik Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Kementerian Baru dalam Sejarah Indonesia

2 jam

Adapun posisi Menpora disebut sudah ditentukan penggantinya. Namun, pejabat dimaksud berhalangan hadir.
“Untuk Menteri Pemuda dan Olahraga, pengganti kebetulan lagi di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan hari ini,” ujar Prasetyo. Ia enggan menyebutkan identitas calon Menpora baru tersebut.

Empat Menteri Baru dan Satu Wakil Menteri

Dalam reshuffle kali ini, Presiden Prabowo melantik empat menteri baru, yaitu:

Prabowo Tunjuk Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menteri Keuangan Gantikan Sri Mulyani

3 jam

1. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani.
2. Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).
3. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
4. Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah.

Selain itu, Prabowo juga melantik Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Dalam sambutannya, Prabowo meminta para pejabat baru bekerja cepat dan menjaga amanah rakyat.
“Kita semua dituntut bekerja keras, penuh tanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Saya percaya para menteri yang baru dilantik mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” kata Prabowo.

Kementerian Baru

Pelantikan kali ini juga menandai berdirinya Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian tersebut resmi dibentuk setelah pemerintah dan DPR menyetujui RUU Haji yang memisahkan urusan haji dan umrah dari Kementerian Agama.

“Sesuai pembahasan DPR berkaitan dengan RUU Haji, pemerintah dan Bapak Presiden telah menandatangani pembentukan Kementerian Haji dan Umrah,” jelas Prasetyo.

Laporan: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com