Prabowo Tegaskan Bansos Tepat Sasaran, 1,9 Juta Penerima Dicoret karena Tidak Layak
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai menghadiri rapat bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Mensos Saifullah menjelaskan, langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). DTSEN menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selama ini digunakan Kementerian Sosial.
“Data baru ini sudah diverifikasi, divalidasi, dan diperingkat dari desil 1 hingga desil 10. Dengan begitu penyaluran bansos lebih terarah,” ujar Saifullah.
1,9 Juta Penerima Dicoret
Saifullah mengungkapkan hasil ground check terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat. Dari hasil pengecekan lapangan, ditemukan 1,9 juta penerima yang tidak lagi memenuhi syarat. Data tersebut kini dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak.
“Yang kami lakukan adalah melakukan ground check melalui pendamping sosial dengan dukungan sumber daya BPS. Hasilnya, 1,9 juta keluarga tidak layak menerima bansos lagi. Ini langsung kita alihkan kepada yang lebih berhak,” jelasnya.
Penerima Terlibat Judol Dicoret
Selain itu, Kemensos juga menelusuri penerima bansos yang diduga terlibat dalam praktik judi daring (judol). Mereka dipastikan akan dicoret dari daftar penerima bantuan.
“Bagi yang terbukti bermain judol, tidak akan bisa menerima bansos lagi. Kecuali yang benar-benar sangat membutuhkan, itu pun harus reaktivasi melalui desa, kelurahan, atau aplikasi Kemensos,” tegas Saifullah.
Bansos Sementara, Pemberdayaan Selamanya
Mensos melaporkan bahwa hingga triwulan III-2025, realisasi penyaluran bansos telah mencapai lebih dari 75 persen. Presiden Prabowo, kata Saifullah, menekankan agar bansos dipahami sebagai dukungan sementara menuju kemandirian.
“Bansos itu sementara, pemberdayaan itu selamanya. Presiden ingin penerima bansos diarahkan untuk ikut program pemberdayaan agar bisa mandiri secara ekonomi,” ujarnya.
Program Khusus Disabilitas dan Lansia
Selain bansos reguler, pemerintah juga menyiapkan program khusus. Antara lain, penyediaan dua kali makan sehari untuk 35.000 penyandang disabilitas, pemenuhan gizi bagi lansia terlantar di atas 75 tahun, serta pelatihan keterampilan dan akses usaha.
“Kita ingin mereka tidak hanya bergantung pada bansos, tapi juga punya akses untuk naik kelas,” kata Saifullah.
Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Filantropi
Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem, Kemensos juga akan menggandeng dunia usaha, filantropi, dan organisasi masyarakat. Selain itu, koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas dilakukan untuk memperkuat anggaran pemberdayaan.
“Sehingga tiap tahunnya bisa lebih terukur, siapa yang berhasil graduasi, siapa yang naik kelas,” pungkas Mensos.
Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
