Presiden Prabowo Hadiri Akad Massal 50.030 Unit KPR FLPP, Percepat Kepemilikan Rumah bagi MBR

Presiden Prabowo Subianto menghadiri akad massal 50.030 unit KPR Sejahtera FLPP di Serang, Banten, Sabtu (20/12/2025).


SERANG | KabarGEMPAR.com – Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan Akad Massal 50.030 Unit Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sekaligus serah terima kunci rumah Tahun 2025 yang digelar secara hybrid di Perumahan Pondok Banten Indah, Kota Serang, Provinsi Banten, Sabtu (20/12).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi program perumahan nasional serta meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Program KPR Sejahtera FLPP dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui skema ini, MBR dapat memiliki rumah pertama dengan cicilan ringan dan suku bunga tetap sebesar 5% hingga tenor 20 tahun, sehingga memberikan kepastian pembiayaan jangka panjang bagi masyarakat. Pemerintah menilai program tersebut menjadi instrumen penting dalam menekan backlog perumahan nasional.

Dalam pelaksanaannya, sebanyak 300 akad kredit dilakukan secara langsung di lokasi acara dengan melibatkan 11 bank penyalur. Sementara itu, 49.730 akad lainnya dilaksanakan secara daring di 110 lokasi yang tersebar di 33 provinsi dengan dukungan 39 bank penyalur di seluruh Indonesia.

Setibanya di lokasi kegiatan, Presiden Prabowo disambut dengan kesenian rampak bedug khas Banten. Presiden kemudian meninjau beberapa rumah contoh untuk memastikan kualitas bangunan, tata ruang, serta fasilitas lingkungan perumahan. Kepala Negara juga berdialog dengan sejumlah penerima manfaat terkait proses kepemilikan rumah melalui skema FLPP.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah dalam memenuhi hak dasar rakyat atas tempat tinggal yang layak. Menurut Presiden, keberhasilan program perumahan membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, hingga pengembang.

“Program ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, dapat hidup layak dan bermartabat. Pemerintah akan terus memperkuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” ujar Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada perwakilan penerima manfaat dari berbagai profesi, antara lain nelayan, tukang cukur, dan pedagang kecil. Presiden berharap program KPR FLPP dapat terus diperluas cakupannya agar semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses hunian layak.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan bahwa kebijakan perumahan di era pemerintahan Presiden Prabowo diarahkan untuk memberikan kemudahan dan keringanan bagi MBR. Pemerintah, kata dia, telah memberikan sejumlah insentif, antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk rumah dengan harga tertentu.

Kebijakan tersebut dinilai mampu menekan biaya kepemilikan rumah sekaligus mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat di berbagai daerah.

Dengan terlaksananya akad massal puluhan ribu unit KPR FLPP ini, pemerintah menegaskan komitmennya menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu pilar pembangunan nasional, sekaligus memperkuat ketahanan keluarga dan mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Laporan: Tim Kabar Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *