Presiden Prabowo Tekankan Solusi Konkret bagi Pedagang Thrifting dan Percepatan Digitalisasi UMKM
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (04/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Kepala Negara menyoroti isu-isu strategis terkait perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya dalam menghadapi pembatasan impor barang bekas serta upaya akselerasi digitalisasi UMKM nasional.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menyiapkan langkah subtitusi produk lokal sebagai solusi bagi para pedagang thrifting yang terdampak pembatasan barang bekas impor.
“Arahan Pak Presiden jelas, penertiban terhadap barang-barang bekas impor harus disertai solusi. Pemerintah tidak boleh membiarkan pedagang thrifting kehilangan mata pencaharian. Kita harus arahkan mereka agar tetap bisa berjualan, namun dengan produk-produk dalam negeri,” ujar Maman usai rapat.
Dalam keterangan resminya, Maman menjelaskan bahwa Kementerian UMKM ditugaskan langsung oleh Presiden untuk merancang strategi pemberdayaan melalui produk substitusi lokal, guna memastikan pedagang kecil tetap dapat bergeliat di tengah kebijakan pembatasan.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan transformasi digital bagi layanan UMKM. Ia menyoroti urgensi sistem satu data terintegrasi nasional bertajuk “Sapa UMKM” yang akan memudahkan proses perizinan, pembiayaan, hingga pemasaran produk.
“Pak Presiden menegaskan bahwa dengan 57 juta UMKM di Indonesia, pendekatan teknologi adalah keharusan, bukan pilihan,” tutur Maman.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden turut memberikan perhatian khusus pada percepatan layanan perizinan dan sertifikasi UMKM, termasuk sertifikat halal, izin BPOM, PIRT, dan label SNI.
“Tujuannya agar UMKM kita bisa naik kelas, meningkatkan daya saing, dan memperluas pasar,” tambah Maman.
Sementara itu, terkait program penghapusan piutang UMKM, Presiden meminta agar pelaksanaannya dipercepat. Data awal mencatat sekitar 67 ribu UMKM yang telah masuk dalam program, namun jumlahnya berpotensi mencapai lebih dari 1 juta usaha.
“Kita akan tindak lanjuti segera sesuai arahan Presiden,” tegas Maman.
Rapat terbatas tersebut menegaskan keseriusan Presiden Prabowo dalam menjaga keberlangsungan pelaku UMKM, baik melalui kebijakan proteksi pasar maupun transformasi digital, guna memperkuat fondasi ekonomi domestik berbasis rakyat.
Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
