RAMBO Dukung Penataan Sungai Bekasi: Program Pro-Rakyat Harus Dijalankan Secara Manusiawi
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Aktivis Rakyat Membela Prabowo (RAMBO), Haetami Abdalah, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dalam menertibkan bangunan liar di bantaran kali. Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari program besar pemerintah dalam mewujudkan tata ruang yang tertib, lingkungan yang sehat, dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Menurut Haetami, langkah normalisasi sungai dan penataan permukiman merupakan cerminan dari semangat pemerintahan yang pro-rakyat, sebagaimana visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan prinsip keadilan sosial. Ia menegaskan, program penataan harus dijalankan dengan pendekatan humanis, bukan represif.
“Kami dari RAMBO mendukung program penataan ini. Selama pemerintah tetap menempatkan rakyat sebagai pusat kebijakan, maka langkah seperti normalisasi dan penertiban itu justru menunjukkan keberpihakan negara kepada rakyat,” ujar Haetami Abdalah.
Ia menambahkan, RAMBO melihat langkah ini sebagai peluang besar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus memperbaiki tata kota. Haetami menilai, penataan sungai bukan hanya persoalan menertibkan bangunan liar, tetapi juga momentum untuk menata ulang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat di kawasan bantaran kali.
“Program ini jangan dilihat hanya dari sisi pembongkaran, tapi bagaimana setelah itu pemerintah hadir dengan solusi konkret. Misalnya menyediakan tempat relokasi yang layak, fasilitas usaha, atau bantuan pemberdayaan ekonomi agar warga bisa tetap bertahan dan berkembang,” jelasnya.
Lebih jauh, Haetami menegaskan bahwa RAMBO siap ikut mengawal program tersebut agar pelaksanaannya berjalan transparan, adil, dan tidak ada praktik tebang pilih. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah demi terciptanya lingkungan yang tertata, bebas banjir, dan layak huni bagi semua warga.
“Program yang baik itu bukan hanya yang rapi secara visual, tapi juga memberi harapan baru bagi masyarakat untuk hidup lebih layak dan bermartabat. Kalau semua pihak jalan bersama, hasilnya akan jauh lebih besar untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menyampaikan pandangan senada. Ia menilai penertiban bangunan liar di bantaran kali memang penting untuk mengembalikan fungsi sungai dan menjaga ruang terbuka hijau. Namun, ia mengingatkan agar langkah tersebut tidak hanya fokus pada pembongkaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial bagi warga terdampak.
“Normalisasi memang perlu. Tapi warga juga butuh solusi yang layak, bukan cuma sebelum, tapi juga setelah penertiban,” kata Ade Sukron, Senin (03/11/2025). Ade juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat agar program ini tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Lebih baik dipaparkan ke masyarakat secara terbuka, tanpa tebang pilih. Biar semua jelas, ini bukan cuma soal penertiban, tapi demi tata ruang yang lebih baik ke depannya,” tegasnya.
Laporan: Tim Kabar Bekasi
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
