Ribuan Titik Dapur Fiktif di Program MBG Terbongkar, Nurhadi Desak BPK Turun Tangan
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengungkap adanya dugaan 5.000 titik dapur fiktif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Fakta mencengangkan itu diungkap dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN pada Senin (15/9/2025).
Nurhadi mengaku sejak lama telah mengingatkan adanya praktik kotor berupa jual-beli lokasi dapur MBG. Temuan tersebut terbukti benar setelah BGN melakukan kebijakan rollback dan menemukan ribuan titik fiktif.
“Seperti yang pernah saya laporkan, di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik dapur. Ternyata benar, buktinya ditemukan sekitar 5.000 titik fiktif,” ungkap Nurhadi, Jumat (19/9/2025).
Ia menyebut modus yang dilakukan cukup sistematis. Oknum yang memahami sistem BGN mendaftarkan titik dengan menggunakan yayasan tertentu. Setelah titik itu terkunci selama 45 hari tanpa ada pembangunan dapur, lokasi tersebut kemudian dijual ke investor.
“Oknum tahu cara mainnya. Titik sudah terkunci, tapi tidak dibangun. Menjelang batas waktu, titik itu ditawarkan kepada investor. Inilah praktik percaloan yang merugikan program besar negara,” jelasnya.
Masalah Bukan Sekadar Teknis
Nurhadi menilai ribuan titik dapur mangkrak bukan sekadar persoalan administratif, melainkan berhubungan langsung dengan hak anak-anak Indonesia.
“Dengan anggaran sebesar ini, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Keterlambatan pembangunan dapur berarti keterlambatan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem verifikasi dan pengawasan lapangan sejak awal. Menurutnya, kondisi tersebut membuka celah bagi praktik percaloan, dominasi investor besar, hingga dugaan konglomerasi yayasan yang pernah diungkap lembaga independen.
Desak Audit BPK
Atas temuan ini, Nurhadi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit kinerja maupun keuangan terhadap BGN.
“Program MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek bisnis. Jika ada penyimpangan, harus ditindak tegas,” kata Nurhadi.
Lebih jauh, ia menegaskan keberhasilan program MBG seharusnya tidak hanya diukur dari banyaknya dapur yang terbangun, melainkan juga dari kualitas makanan yang benar-benar sampai ke meja anak-anak sekolah.
Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
