Sampah Berserakan di Jalan Tugu Proklamasi Rengasdengklok, Warga Keluhkan Layanan Persampahan
KARAWANG | KabarGEMPAR.com – Persoalan sampah kembali mencuat di kawasan bersejarah Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Sampah tampak berserakan di sejumlah titik Jalan Tugu Proklamasi. Kondisi ini dikeluhan warga yang menilai pemerintah daerah tidak peduli terhadap kawasan sejarah dan belum memberikan pelayanan persampahan secara optimal.
Pantauan di lapangan menunjukkan tumpukan sampah rumah tangga bercampur plastik dan sisa makanan menumpuk di bahu jalan serta lahan terbuka. Sebagian sampah terlihat sudah lama tidak diangkut, menghitam dan mengeluarkan bau tak sedap, sehingga mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan warga sekitar.
Warga yang kedapatan membuang sampah di lokasi tersebut mengaku terpaksa memanfaatkan tempat pembuangan liar karena tidak tersedianya fasilitas pembuangan resmi.
Menurut mereka, ketiadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) membuat masyarakat tidak memiliki alternatif lain.
“Kalau pemerintah menyediakan tempat sampah atau TPS, kami juga bisa tertib. Masalahnya sekarang tidak ada,” ujar seorang warga.
Warga menegaskan, kebiasaan membuang sampah di lokasi tersebut bukan karena abai terhadap kebersihan, melainkan akibat minimnya sarana pendukung. Mereka berharap pemerintah segera membangun TPS agar persoalan sampah tidak terus berulang dan mencemari lingkungan.
Di sisi lain, warga mengaku dibebani retribusi persampahan. Retribusi tersebut dipungut dari warung, toko, dan pelaku usaha Selain itu, retribusi juga dibebankan kepada rumah tangga pelanggan PDAM yang dipungut secara paksa, pembayarannya disatukan dengan tagihan air bersih.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang kesesuaian antara pungutan yang dilakukan pemerintah dengan pelayanan yang diterima masyarakat. Warga menilai, pungutan seharusnya diiringi dengan layanan persampahan yang memadai dan berkelanjutan.
Pemerhati kebijakan publik Jiji Makriji menilai persoalan sampah di Rengasdengklok mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah terhadap kebersihan lingkungan. Menurutnya, persoalan persampahan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pernyataan atau klaim sepihak.
“Kebersihan itu membutuhkan kerja nyata. Ketika masyarakat mengkritik, seharusnya dijadikan bahan evaluasi, bukan justru direspons dengan bantahan,” ujar Jiji.
Ia juga menyoroti klaim pemerintah yang menyebut lokasi tersebut sudah dibersihkan. Berdasarkan pengamatannya, kondisi di lapangan belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Sampah masih menumpuk dan jelas bukan sampah baru. Artinya, persoalan ini belum ditangani secara serius,” katanya.
Jiji menegaskan, kritik publik merupakan bagian dari kontrol terhadap kinerja pemerintah. Menurutnya, pejabat publik harus siap menerima masukan demi perbaikan layanan dasar kepada masyarakat.
Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kawasan bersejarah tersebut kembali bersih dan tertata.
Laporan: Tim Kabar Karawang