Sejumlah Pejabat Purwakarta “Bedol Desa” ke Pemprov Jabar, Aktivis Singgung Merit System
PURWAKARTA | KabarGEMPAR.com – Komunitas Madani Purwakarta (KMP) menilai mutasi sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berpotensi menggerus merit system yang diamanatkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami menilai, mutasi ini berpotensi menggerus merit system. Alih-alih berdasarkan kompetensi dan kinerja, promosi justru rawan dilandasi kedekatan personal dan politik. Ini berbahaya karena birokrasi bisa berubah menjadi mesin loyalitas pribadi, bukan pelayan publik,” kata Ketua KMP, Zaenal Abidin, dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/9/2025).
Sebelumnya, sejumlah pejabat Purwakarta resmi dimutasi dan dilantik menjadi pejabat di Pemprov Jabar. Informasi tersebut terungkap melalui unggahan akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Purwakarta di media sosial.
Adapun pejabat yang mendapat promosi jabatan ke Pemprov Jabar di antaranya:
- Dadi Sadali, Sekretaris BKPSDM Purwakarta menjadi Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jabar.
- Rudi Hermawan Kusumah, Kabag UKPBJ Setda Purwakarta menjadi Kabag TU Biro Pengadaan Barang & Jasa Setda Jabar.
- Ervin Aulia Rachman, Kabid Pendidikan Dasar Disdik Purwakarta menjadi Kepala Cabang Dinas Wilayah II Disdik Jabar.
- Kosasih, Plt Kepala DLH Purwakarta menjadi Sekretaris Dinas Bina Marga & Penataan Ruang Jabar.
- Muhtar Jalaludin, Kabid Tata Bangunan DPUTR Purwakarta menjadi Kepala UPTD Pengelolaan Jalan & Jembatan Wilayah III Jabar.
- Edi Sukandar, Sekretaris Bappelitbangda Purwakarta menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan Jabar.
- Muhamad Kosim, Camat Bojong Purwakarta menjadi Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat DPMD Jabar.
- Endah Fitriah, Analis Keuangan Bapenda Purwakarta menjadi Analis Perencanaan Evaluasi & Pelaporan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar.
- Dayli Setiaji, Kabid Pengawasan & Keselamatan menjadi Kepala UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah KBB Bapenda Jabar.
- Maksum Kosasih, Analis SDM Aparatur Ahli Muda Bapenda Purwakarta menjadi Kasubbag TU Cabang Disdik Wilayah IV Jabar.
Menurut Zaenal, birokrasi yang sehat adalah fondasi pemerintahan yang bersih. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi pijakan. Jika prinsip ini diabaikan, Jawa Barat berisiko jatuh dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan yang sistematis.
“Birokrasi Jabar tidak boleh dijadikan tameng kekuasaan. ASN harus netral, bukan loyalis. Jika mutasi ini terbukti melanggar merit system, itu sama saja membangun jalan menuju impunitas politik di Jawa Barat,” tegas Zaenal.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Supandi, belum memberikan keterangan resmi terkait mutasi pejabat Purwakarta ke Pemprov Jabar.
Reporter: Heri Juhaeri | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
