MBG di MI Minhajul Falah Batujaya Dikeluhkan Orang Tua, Pemkab Diminta Turun Tangan

Ilustrasi: Jatah MBG yang dibagikan kepada siswa dinilai sangat minim dan jauh dari kata layak sebagai asupan bergizi bagi anak usia sekolah.

KARAWANG | KabarGEMPAR.com – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Minhajul Falah, Desa Karyamakmur, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dari para orang tua murid. Pasalnya, jatah MBG yang dibagikan kepada siswa dinilai sangat minim dan jauh dari kata layak sebagai asupan bergizi bagi anak usia sekolah. Sejumlah orang tua menyampaikan keluhan tersebut disertai dokumentasi makanan yang diterima anak-anak mereka.

Keluhan itu mencuat di tengah polemik MBG di wilayah Karawang, setelah sebelumnya beredar dugaan temuan belatung pada makanan MBG di Kecamatan Cibuaya. Kondisi tersebut memperkuat kekhawatiran publik terhadap kualitas, kebersihan, dan pengawasan program yang digulirkan pemerintah pusat tersebut.

Pemerhati Kebijakan Publik, Asep Agustian, SH., MH., yang akrab disapa Askun, menilai persoalan MBG bukan sekadar soal porsi makanan yang minim, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaannya di lapangan. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.

“Ini makanan untuk anak-anak sekolah. Kalau porsinya minim dan kualitasnya dipertanyakan, itu jelas tidak bisa ditoleransi. Apalagi jika sampai ditemukan belatung. Dapur penyedia harus bertanggung jawab dan perlu ditutup jika terbukti lalai,” tegas Askun, dikutip dari tintamerah.net, Sabtu (27/12/2025).

Askun juga menyoroti dugaan praktik pengalihan pekerjaan kepada pihak ketiga tanpa pengawasan ketat. Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang penyimpangan dan praktik mencari keuntungan berlebihan dari program sosial yang seharusnya berpihak kepada rakyat kecil.

“Presiden sudah punya niat baik untuk anak bangsa. Tapi di lapangan justru ada pihak yang diduga mengambil keuntungan besar. Pengusaha boleh untung, tapi jangan mengorbankan kesehatan dan masa depan anak-anak,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan penelusurannya, anggaran MBG sebesar Rp10.000 per porsi diduga tidak sepenuhnya dibelanjakan sesuai ketentuan. Bahkan, sebagian penyedia disebut hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp7.000 per porsi.

“Kalau benar seperti itu, berarti ada selisih sampai Rp3.000 per anak. Ini bukan kesalahan teknis, tapi bentuk keserakahan,” kata Askun dengan nada keras.

Lebih lanjut, Askun mengkritik lemahnya fungsi pengawasan DPRD Karawang. Ia bahkan menuding adanya indikasi sebagian oknum wakil rakyat yang terlibat dalam bisnis penyediaan MBG.

“Wakil rakyat seharusnya mengawasi, bukan ikut bermain proyek. Saya mencium ada anggota dewan yang justru menjadi pengusaha MBG. Jangan sampai nanti saya buka satu per satu,” tandasnya.

Askun meminta Bupati Karawang, H. Aep Saepulloh, segera melakukan evaluasi total terhadap seluruh dapur penyedia MBG, termasuk proses penunjukan penyedia dan pengawasan mutu makanan.

“Ini bukan sekadar soal makanan basi atau porsi sedikit. Ini soal moralitas, tanggung jawab negara, dan masa depan anak bangsa,” pungkasnya.

Program Makanan Bergizi Gratis sendiri merupakan inisiatif pemerintah pusat untuk menjamin kecukupan gizi anak-anak sekolah. Namun, keluhan orang tua siswa MI Minhajul Falah Batujaya menunjukkan bahwa pelaksanaan di lapangan masih menyisakan persoalan serius yang perlu segera dibenahi.

Reporter: Tusin Yudha | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *