Masyarakat BMR Menagih Janji Pemekaran Provinsi: “Kami Butuh Bukti, Bukan Retorika”
BOLAANG MONGONDOW RAYA | KabarGEMPAR.com – Suasana politik di wilayah Bolaang Mongondow Raya kembali memanas setelah gelombang desakan masyarakat mencuat terkait janji pemekaran Provinsi BMR yang pernah digaungkan para kandidat saat Pemilihan Gubernur (Pilgub). Janji yang dahulu disampaikan dengan lantang di panggung kampanye kini dipertanyakan keseriusannya.
Di berbagai titik, warga BMR mulai menyuarakan kekecewaan. Mereka menilai komitmen pemekaran yang dulu dijadikan bahan kampanye kini hanya menjadi slogan tanpa tindak lanjut nyata. Aspirasi yang sempat membangkitkan harapan besar, kini justru meninggalkan tanda tanya.
“Di mana realisasi janji itu?” demikian inti tuntutan masyarakat yang mengemuka di berbagai forum.
Menurut warga, pemekaran BMR bukan isu musiman atau sekadar gimmick politik. Isu ini telah diperjuangkan selama puluhan tahun oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, akademisi, dan representasi publik lainnya. Karena itu, masyarakat menilai janji yang pernah diucapkan para calon gubernur bukan sekadar kontrak politik, melainkan komitmen moral.
Masyarakat BMR menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk kepentingan kelompok, melainkan gerakan kolektif atas hak yang pernah dijanjikan. Mereka menginginkan bukti konkret, bukan lagi pernyataan normatif.
“Tunaikan janji yang kalian ucapkan saat Pilgub. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang,” tegas sejumlah tokoh masyarakat.
Warga meminta adanya langkah nyata dari pemerintah provinsi maupun pejabat terpilih, mulai dari penyusunan dokumen resmi, dorongan pembahasan di DPR RI, komunikasi intensif dengan Kemendagri, hingga pelibatan penuh masyarakat dan lembaga adat. Tanpa itu, masyarakat menganggap janji pemekaran hanya sebatas alat meraih kekuasaan.
Tokoh Yang Mampu Menyuarakan Aspirasi
Di tengah kekecewaan itu, masyarakat BMR menyebut masih ada sosok yang diyakini mampu menyuarakan aspirasi daerah, H. Elfis Harmyn Ganie, yang dinilai konsisten memperjuangkan harapan warga terkait pemekaran provinsi.
Kontraktor dan tokoh masyarakat, Abo’ Mokoginta, ikut menegaskan harapan tersebut. Menurutnya, pemimpin harus menunjukkan integritas melalui tindakan nyata, bukan sekadar ucapan saat kampanye.
“Masyarakat BMR berhak menilai siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya pandai berbicara,” ujarnya.
Pada akhirnya, suara publik BMR hari ini hanya satu:
Penuhi janji pemekaran Provinsi BMR. Kami menunggu bukti, bukan retorika.
Laporan: Redaksi KabarGEMPAR.com