Pemerintah Gelonorkan Rp7 Triliun untuk Sekolah Rakyat, Akankah Tepat Sasaran?
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Pemerintah menggelontorkan dana jumbo Rp7 triliun dari APBN 2025 untuk program Sekolah Rakyat. Anggaran ini diklaim mencakup kebutuhan operasional, mulai dari asrama, listrik, air, internet, laptop, seragam, hingga honor guru dan pengelola asrama.
Namun, di balik janji manis itu, publik mempertanyakan transparansi dan efektivitas penggunaan dana. Pasalnya, anggaran tersebut tidak hanya dikelola oleh satu kementerian. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, pembagiannya tersebar di Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Tahun ini sekitar Rp7 triliun… ini kolaborasi semua. Tahun depan meningkat karena operasional untuk 200 sekolah yang akan berjalan penuh,” kata Sri Mulyani saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta, Sabtu (9/8/2025).
Pemerintah menargetkan 157 sekolah mulai beroperasi Agustus–September ini, sedangkan 43 sisanya menyusul tahun depan. Presiden Prabowo Subianto disebut sebagai penggagas program ini, dengan tujuan memutus rantai kemiskinan antar-generasi melalui pendidikan berkualitas dan sistem asrama.
Meski konsepnya mulia, KabarGEMPAR.com mencatat ada beberapa catatan penting:
1. Pengawasan Anggaran – Dengan tiga kementerian mengelola dana, risiko tumpang tindih program dan kebocoran anggaran meningkat jika tidak ada mekanisme kontrol ketat.
2. Kapasitas Pelaksanaan – Membangun dan mengoperasikan ratusan sekolah sekaligus memerlukan kesiapan SDM dan infrastruktur. Apakah seluruhnya sudah siap?
3. Evaluasi Dampak – Hingga kini, belum ada tolok ukur jelas untuk menilai keberhasilan Sekolah Rakyat. Apakah benar akan memutus rantai kemiskinan, atau hanya menjadi proyek besar yang mahal?
Sri Mulyani berpesan kepada siswa agar bersyukur dan memanfaatkan fasilitas negara. Namun, publik berharap pemerintah tidak hanya memberi fasilitas, tapi juga memastikan setiap rupiah digunakan tepat sasaran, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Karena, Rp7 triliun bukan angka kecil. Dan sejarah menunjukkan, proyek besar sering kali bukan soal ide, tapi soal siapa yang mengawasi uangnya.
Laporan: Tim Kabar Nasional Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com
Tinggalkan Balasan
