Pemerintah Targetkan 100 Sekolah Rakyat Beroperasi, Fokus Entaskan Kemiskinan Lewat Pendidikan
Selasa, 27 Mei 2025 | Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com | Sumber: Kementerian Sosial RI
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Pemerintah mempercepat realisasi pendirian Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya strategis untuk mengurangi kemiskinan struktural melalui pendidikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan, sebanyak 65 Sekolah Rakyat dipastikan siap beroperasi pada tahun ini dengan kapasitas sekitar 6.800 siswa dari kalangan miskin.
“Jumlah ini meningkat dari rencana semula sebanyak 53 titik yang akan dibuka pada Juli. Kini tengah dikaji 35 titik tambahan, dan lebih dari 30 di antaranya berpotensi dinyatakan layak,” kata Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pekan lalu.
Jika seluruh lokasi tambahan disetujui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), maka jumlah siswa yang tertampung dapat menembus angka 10 ribu. Pemerintah membidik 100 lokasi Sekolah Rakyat beroperasi hingga Juli 2025.
“Rata-rata sekolah menampung 50–100 siswa, tergantung kondisi lapangan. Kami terus genjot agar target 100 titik bisa tercapai,” ujar Gus Ipul.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam penyediaan lahan, izin, dan infrastruktur pendukung. “Sekolah Rakyat sangat bergantung pada dukungan Pemda, mulai dari status lahan, akses jalan, hingga listrik dan air,” katanya.
Tito menyebut telah menerima 351 usulan lokasi dari 24 provinsi dan 298 kabupaten/kota. Namun, hanya sebagian yang memenuhi kriteria teknis dan hukum. “Kita seleksi ketat. Lahan tidak boleh bermasalah, harus bebas sengketa, dan memiliki akses memadai,” ujarnya.
Untuk mempercepat proses, Tito memastikan akan menerbitkan surat edaran kepada kepala daerah dan mendorong penerbitan Peraturan Daerah (Perda) bagi yang memerlukan. “Kami sudah siapkan draf Perda dan perjanjian kerja sama antara Kemensos dan Pemda. Aset tetap milik Pemda, tapi dipinjampakaikan kepada Kemensos,” jelasnya.
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyampaikan optimisme pemerintah bahwa Sekolah Rakyat bisa berjalan sesuai jadwal. Ia menegaskan bahwa program ini adalah bagian dari strategi negara dalam memastikan akses pendidikan yang adil bagi masyarakat marginal.
“Kami butuh dukungan semua pihak, termasuk masyarakat sipil. Pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan,” kata Juri.
Sementara itu, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. Mohammad Nuh menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan sekolah. Ia menyebut sistem manajemen, absensi, hingga kurikulum akan didukung teknologi.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan fisik, tapi pembangunan ekosistem pendidikan masa depan yang menyasar anak-anak dhuafa,” ujar mantan Menteri Pendidikan itu.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Agraria Nusron Wahid. Hadir pula jajaran BUMN seperti Direktur Utama PT Telkom Ririek Adriansyah dan PLN Darmawan Prasodjo.
