Masyarakat Didorong Aktif Bongkar Korupsi Dana Desa, Ini Langkah-Langkahnya
KABARGEMPAR.COM – Dugaan praktik korupsi dana desa masih menjadi sorotan. Untuk membongkar praktik menyimpang tersebut, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan. Sinergi antara warga, aparat desa, hingga penegak hukum menjadi kunci menciptakan pengelolaan dana desa yang bersih dan transparan.
Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan dan pelaporan dugaan korupsi dana desa.
1. Kumpulkan Informasi dan Bukti Awal
Langkah pertama adalah mengidentifikasi kegiatan desa yang mencurigakan. Masyarakat bisa mengumpulkan dokumen, foto, atau rekaman yang memperkuat dugaan korupsi. Waspadai modus-modus umum seperti penggelembungan anggaran (mark-up), proyek fiktif, atau pemotongan dana bantuan.
2. Lapor ke Pihak yang Berwenang
Laporan bisa diajukan terlebih dahulu ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, atau inspektorat daerah. Jika tidak ada tindak lanjut, masyarakat dapat langsung menghubungi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga antikorupsi.
Beberapa saluran resmi juga tersedia seperti situs Lapor.go.id, serta kanal pengaduan KPK di kws.kpk.go.id, email pengaduan@kpk.go.id, atau call center 198.
3. Awasi dan Pantau Proyek Desa
Warga memiliki hak untuk mengetahui isi APBDes dan rincian penggunaan anggaran desa. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi.
Kesadaran publik tentang pentingnya keterlibatan warga dalam mencegah korupsi perlu terus ditingkatkan melalui edukasi dan forum-forum warga.
4. Dorong Transparansi dan Digitalisasi
Untuk mencegah penyimpangan, pemerintah desa didorong menerapkan sistem e-budgeting dan e-reporting yang mempermudah pelaporan
keuangan secara terbuka. Selain itu, pelatihan bagi aparat desa sangat penting agar pengelolaan anggaran lebih profesional.
5. Bentuk Tim Pengawas Independen
Masyarakat dapat membentuk tim pengawas yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, atau organisasi lokal. Pengawasan berbasis teknologi juga perlu dimaksimalkan agar laporan bisa disampaikan cepat dan tepat sasaran.
Kolaborasi untuk Desa yang Bersih
Membongkar korupsi dana desa bukan tugas satu pihak saja. Dibutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat, aparat desa, hingga lembaga hukum untuk memastikan dana desa benar-benar digunakan demi kemajuan dan kesejahteraan desa.
Laporan: Rrdaksi KabarGEMPAR.com | Editor: Hardi Hanto
Tinggalkan Balasan
