Prabowo Deklarasikan “Perang Terbuka” Melawan Korupsi

Presiden RI, Prabowo Subianto.

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam pernyataan pers pada Kamis (26/6/2025), Prabowo menyebut perang melawan korupsi sebagai “keharusan mutlak” untuk melindungi keuangan negara dan meningkatkan efisiensi tata kelola publik.

Prabowo menyoroti pemborosan dan manipulasi dana publik yang selama ini sering terjadi. Menurutnya, korupsi tidak hanya menciderai kepercayaan masyarakat, tetapi juga menghambat daya saing bangsa.

Ia menegaskan bahwa semua lapisan pemerintahan, termasuk pejabat BUMN, harus berperan aktif dalam memotong praktik-praktik merugikan negara.

Penindakan Tegas ke Pelaku Korupsi

Prabowo menekankan pentingnya pemberian sanksi tegas tanpa pandang bulu. “Tak ada kompromi,” ujarnya, menegaskan bahwa proses hukum akan ditegakkan secara adil dan transparan.

Efisiensi Anggaran dan Pengawasan Ketat

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut mendorong reformasi anggaran, termasuk penggunaan teknologi untuk mendeteksi kebocoran dan menyederhanakan prosedur pengadaan barang/jasa.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa beberapa penegak hukum mendapat ancaman dalam mengusut kasus korupsi. Oleh karena itu, ia menjanjikan perlindungan hukum dan dukungan penuh bagi mereka yang berani mengungkap praktik kotor.

Meski deklarasi ini menuai sambutan positif, sejumlah pengamat skeptis melihat niat baik ini harus dibarengi dengan tindakan nyata dan sistemik. Misalnya, Pukat UGM pernah menyoroti bahwa di 100 hari pertama pemerintahan, belum terlihat terobosan nyata dalam pemberantasan korupsi.

Selain itu, debat publik masih mengkaji aspek rekonsiliasi seperti wacana pengampunan bagi koruptor yang mengembalikan uang yang pernah menimbulkan kritik tajam ketika diusulkan sebelumnya.

Prabowo mengingatkan para pejabat BUMN untuk bekerja lebih efisien dan ikut formilisasi perang melawan korupsi. “BUMN harus jadi garda depan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” kata dia.

Pemerintah pun sedang menyiapkan langkah-langkah konkret, termasuk tim pengawasan khusus dan sistem pelaporan digital.

Deklarasi perang terhadap korupsi oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan komitmen tegas terhadap masalah klasik di republik ini.

Meskipun kerangka kebijakan telah digariskan meliputi penindakan, efisiensi anggaran, dan perlindungan penegak hukum yang menjadi tantangan berikutnya adalah implementasi dan keberlanjutan. Seluruh mata publik kini menanti aksi nyata dari gugus tugas antikorupsi di bawah koordinasi presiden.

Reporter: Tim Kabar Nasional | Editor: Redaktur KabarGEMPAR.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup