Polemik Parkir RSUD Melebar ke Isu Pokir, Askun Sentil Keras Gaya Komunikasi Wakil Rakyat
KARAWANG | KabarGEMPAR.com – Polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang kini melebar ke isu sensitif dugaan ijon pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD. Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian, kembali angkat suara dan melontarkan kritik tajam terhadap para pimpinan DPRD Karawang.
Pria yang akrab disapa Askun itu menilai, persoalan parkir tidak akan berkembang liar hingga menyerempet isu pokir jika sejak awal para wakil rakyat mampu membangun komunikasi yang sehat dengan masyarakat.
“Masalah ini tidak akan melebar kalau komunikasi DPRD dengan masyarakat berjalan baik. Tapi faktanya, gaya komunikasi para pimpinan DPRD Karawang saat ini buruk,” tegas Askun, Rabu (22/4/2026).
Aspirasi Diabaikan, Aksi Turun ke Jalan
Askun menyoroti aksi demonstrasi yang digelar oleh GMPI. Menurutnya, aksi tersebut seharusnya tidak perlu terjadi jika DPRD responsif sejak awal terhadap permohonan audiensi.
Ia mengungkapkan, GMPI sebelumnya telah melayangkan surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun tidak mendapatkan respons. Kekecewaan itulah yang akhirnya memicu aksi turun ke jalan.
“Kalau dari awal direspons, tidak akan ada demonstrasi. Mereka hanya ingin menyampaikan aspirasi secara resmi,” ujarnya.
Lebih jauh, Askun menyindir keras sikap para wakil rakyat yang dinilai berubah setelah duduk di kursi kekuasaan.
“Saat Pileg sibuk cari simpati rakyat, tapi setelah terpilih malah seperti ‘kacang lupa kulitnya’. Mendadak tidak peduli terhadap keluhan masyarakat,” sindirnya tajam.
Ia juga menegaskan, tidak semua anggota DPRD harus turun tangan, namun setidaknya para pimpinan, mulai dari ketua, wakil ketua, hingga pimpinan komisi dan fraksi, harus mampu mengambil peran dalam meredam polemik.
Dari KIR, Parkir, hingga Pokir
Askun membeberkan bahwa polemik ini berawal dari kebijakan “parkir berlangganan” yang diterapkan Dinas Perhubungan Karawang sebagai syarat uji KIR. Kebijakan tersebut bahkan sempat ia soroti sebagai dugaan pungutan liar karena belum memiliki dasar hukum yang jelas.
Persoalan kemudian berkembang saat muncul usulan penggratisan parkir RSUD Karawang oleh salah satu anggota DPRD. Usulan itu memicu pro-kontra, mengingat sektor parkir merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gelombang kritik pun meluas. Sejumlah aktivis menilai, daripada menggratiskan parkir, DPRD seharusnya melakukan efisiensi pada gaji, tunjangan, hingga pokir.
Namun ironisnya, di tengah memanasnya isu, DPRD Karawang justru dinilai cenderung diam dan tidak responsif.
“Mulai dari KIR, parkir, pokir hingga sikap mangkir DPRD. Ini semua berakar dari buruknya komunikasi pimpinan DPRD,” tegas Askun.
Peringatan Keras Jelang Pileg
Di akhir pernyataannya, Askun mengingatkan bahwa sikap abai terhadap aspirasi rakyat akan menjadi catatan penting menjelang Pemilu Legislatif mendatang.
Ia bahkan mengutip sindiran dari Dedi Mulyadi terkait fenomena pejabat yang berubah setelah menjabat.
“Jangan lupa, kalian duduk di kursi itu karena dipilih rakyat. Kalau komunikasi saja sulit, masyarakat pasti akan mengingatnya di Pileg berikutnya,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kabar Karawang
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com