Ratusan Pegawai Honorer RSUD Bunut, Geruduk DPRD Kota Sukabumi, Protes Pelantikan PPPK Paruh Waktu Dinilai Tidak Adil
SUKABUMI | KabarGEMPAR.com – Ratusan pegawai honorer RSUD R. Syamsudin SH atau yang lebih dikenal sebagai RS Bunut mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi pada Sabtu (22/11/2025). Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian usai pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang digelar sehari sebelumnya.
Aksi tersebut dilakukan oleh para pegawai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Administrasi dan Non PNS (FKAP). Mereka menilai pelantikan PPPK Paruh Waktu itu tidak transparan dan tidak mengakomodasi pegawai honorer yang telah lama mengabdi di RS Bunut.
Ketua FKAP, Noki Kurnia Megantara, menyebut ada 734 honorer yang merasa terabaikan dalam proses tersebut.
“Yang paling menyedihkan, pelantikan PPPK kemarin dilakukan tanpa adanya informasi yang jelas kepada kami. Banyak dari kami sudah bekerja belasan hingga 20 tahun melayani masyarakat, namun justru tidak diperhatikan,” tegas Noki di depan anggota DPRD.
Noki juga mengungkapkan keresahan terkait wacana penghapusan tenaga honorer pada Desember 2025, bahkan sempat tersiar isu bahwa mereka akan dikirim bekerja ke luar negeri bila tidak terakomodasi.
Menurutnya, informasi terkait PPPK Paruh Waktu yang disebut bisa diakses melalui email atau situs pemerintah tidak pernah mereka terima secara resmi.
FKAP meminta DPRD menindaklanjuti tuntutan mereka ke pemerintah pusat maupun Kemenpan RB agar honorer RS Bunut segera diangkat menjadi PPPK. Mereka juga mendesak agar 132 orang yang sudah dilantik namun disebut bukan berasal dari formasi RS Syamsudin, dikeluarkan atau dikembalikan sesuai formasi awal.
Aspirasi para tenaga kesehatan ini diterima langsung oleh Komisi I DPRD Kota Sukabumi, serta perwakilan BKPSDM dan Direksi BUOK RS Syamsudin SH. Mereka berjanji akan menindaklanjuti kegelisahan para pegawai honorer yang telah lama mengabdikan diri pada pelayanan publik kesehatan tersebut.
Aksi berlangsung tertib namun penuh emosi, sebuah sinyal kuat bahwa persoalan honorer belum juga menemukan titik terang, meskipun pemerintah terus menggalakkan skema PPPK sebagai solusi nasional.
Laporan: Tim Kabar Sukabumi