Hari Pendidikan, bagi Kaum Marjinal
Oleh: Mulyadi | Pemimpin Redaksi KabarGEMPAR.com
SETIAP peringatan Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei selalu mengajak kita kembali pada cita-cita besar Ki Hadjar Dewantara: pendidikan yang memerdekakan, yang membuka jalan bagi setiap anak bangsa tanpa kecuali. Namun, di balik perayaan yang penuh slogan dan seremoni, ada satu kenyataan yang tak bisa terus disembunyikan, pendidikan belum sepenuhnya berpihak pada kaum marjinal.
Bagi mereka yang hidup di pinggiran, secara ekonomi, sosial, maupun geografis pendidikan bukan sekadar hak yang tinggal dijalankan. Ia adalah perjuangan. Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih harus memilih antara sekolah atau membantu orang tua bertahan hidup. Bukan karena mereka tidak ingin belajar, tetapi karena keadaan memaksa mereka untuk dewasa lebih cepat.
Narasi “pendidikan gratis” sering kali terdengar indah di atas kertas. Namun di lapangan, realitasnya jauh lebih kompleks. Biaya seragam, buku, iuran kegiatan, hingga ongkos transportasi menjadi beban tersendiri. Pendidikan berkualitas, yang seharusnya menjadi hak, perlahan berubah menjadi komoditas, tersedia tetapi tidak terjangkau oleh semua.
Di titik inilah ketimpangan mulai terasa nyata. Anak-anak dari keluarga mampu memiliki akses ke sekolah terbaik, fasilitas lengkap, bahkan bimbingan tambahan. Sementara anak-anak kaum marjinal harus puas dengan keterbatasan ruang kelas seadanya, minim fasilitas, dan kualitas pembelajaran yang sering tertinggal. Bukan karena mereka kurang cerdas, tetapi karena sistem belum memberi mereka peluang yang setara.
Ironi lain muncul dari nasib para pendidik itu sendiri. Tenaga pendidikan yang jumlahnya tidak sedikit masih bergulat dengan kesejahteraan yang jauh dari layak. Mereka mengajar dengan dedikasi tinggi, tetapi dibayar dengan angka yang sering kali tak mencerminkan nilai pengabdian mereka. Bagaimana mungkin kita menuntut kualitas pendidikan yang tinggi, jika kesejahteraan guru masih diabaikan?
Lebih jauh, munculnya isu praktik transaksional dalam pengangkatan calon kepala sekolah (CKS) menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan. Ketika jabatan strategis ditentukan oleh kemampuan finansial, bukan kompetensi, maka yang dirusak bukan hanya sistem, tetapi masa depan. Sekolah kehilangan arah, dan pendidikan kehilangan integritasnya.
Bagi kaum marjinal, kondisi ini adalah lapisan beban tambahan. Mereka tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga sistem yang belum sepenuhnya adil. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi alat paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan.
Hari Pendidikan seharusnya menjadi momen refleksi yang jujur, bukan sekadar perayaan simbolik. Negara, pemangku kebijakan, dan seluruh elemen masyarakat perlu bertanya: apakah pendidikan kita sudah benar-benar inklusif? Sudahkah ia menjangkau yang paling jauh, menyentuh yang paling rentan?
Karena ukuran keberhasilan pendidikan bukanlah pada seberapa banyak yang sudah maju, tetapi pada seberapa sedikit yang tertinggal.
Jika kaum marjinal masih harus berjuang sendirian untuk sekadar mendapatkan akses pendidikan yang layak, maka sesungguhnya kita belum sepenuhnya merdeka dalam arti yang sesungguhnya.
KabarGEMPAR.com | Di Balik Fakta, Suara Kaum Marjinal.