Dari Aktivis Jalanan ke Kursi Menteri: Jejak Panjang Jumhur Hidayat di Panggung Nasional
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Pelantikan Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup oleh Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet, Senin (27/4/2026), bukan sekadar pergantian jabatan biasa. Di balik nama yang kini duduk di lingkar kekuasaan itu, tersimpan perjalanan panjang seorang aktivis yang ditempa oleh jalanan, konflik sosial, hingga dinamika politik nasional.
Jumhur bukan figur teknokrat murni yang lahir dari ruang-ruang birokrasi. Ia tumbuh dari tradisi gerakan, dari kampus hingga jalan raya yang membentuk cara pandangnya terhadap negara, kekuasaan, dan keadilan sosial. Lahir di Bandung pada 18 Februari 1968, ia mengawali langkahnya sebagai mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB), sebuah lingkungan akademik yang pada akhir 1980-an dikenal sebagai salah satu pusat pergerakan intelektual kritis terhadap rezim Orde Baru.
Di masa itu, sikap kritis bukan tanpa risiko. Aktivitasnya dalam gerakan mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah membuat Jumhur harus berhadapan langsung dengan kekuasaan. Ia sempat merasakan dinginnya jeruji penjara pada periode 1989 hingga 1992, sebuah pengalaman yang tidak hanya membentuk mentalnya, tetapi juga mempertegas posisinya sebagai aktivis yang tak mudah berkompromi.
Pasca reformasi, arah perjuangannya semakin jelas: buruh. Di tengah perubahan sistem politik Indonesia, Jumhur melihat bahwa kelompok pekerja masih menjadi lapisan yang rentan dan sering terpinggirkan dalam kebijakan negara. Dari situlah ia kemudian terlibat aktif dalam gerakan serikat pekerja, hingga akhirnya dikenal luas sebagai salah satu tokoh penting dalam dunia perburuhan nasional.
Namanya semakin menguat ketika ia berperan dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), organisasi buruh besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam dinamika ketenagakerjaan di Indonesia. Di sini, Jumhur tidak hanya tampil sebagai organisator, tetapi juga sebagai juru bicara kepentingan buruh sering kali dengan nada keras terhadap pemerintah maupun korporasi.
Namun perjalanan Jumhur tidak berhenti di ranah gerakan. Ia kemudian masuk ke dalam sistem, sebuah langkah yang bagi banyak aktivis merupakan pilihan sulit. Pada 2007, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ia dipercaya memimpin Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), lembaga yang kini dikenal sebagai BP2MI.
Di posisi itu, Jumhur dihadapkan pada realitas birokrasi yang jauh berbeda dengan dunia aktivisme. Ia harus mengelola kebijakan, berhadapan dengan regulasi, serta menavigasi kepentingan negara di tengah tekanan perlindungan pekerja migran. Masa jabatannya yang berlangsung hingga 2014 menjadi fase penting yang menunjukkan transformasi dirinya dari aktivis jalanan menjadi administrator negara.
Meski pernah berada di dalam pemerintahan, karakter kritis Jumhur tidak sepenuhnya hilang. Ia tetap dikenal sebagai sosok yang vokal terhadap berbagai kebijakan publik, termasuk dalam polemik Omnibus Law Cipta Kerja. Sikapnya yang keras bahkan kembali membawanya berurusan dengan hukum pada 2020, mempertegas citranya sebagai figur yang konsisten berada di garis depan perdebatan nasional.
Kini, ketika ia kembali masuk dalam lingkar kekuasaan sebagai Menteri Lingkungan Hidup, publik melihat sebuah ironi sekaligus harapan. Ironi, karena seorang aktivis yang lama berdiri di luar sistem kini menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Harapan, karena latar belakang aktivismenya dianggap mampu membawa perspektif berbeda dalam mengelola isu lingkungan hidup yang kian kompleks.
Sebagai menteri, Jumhur akan menghadapi tantangan yang jauh lebih luas dibandingkan isu perburuhan semata. Krisis iklim, konflik lahan, deforestasi, pencemaran industri, hingga tarik-menarik antara investasi dan kelestarian alam menjadi medan baru yang harus ia hadapi. Di sinilah ujian sesungguhnya dimulai: apakah pendekatan aktivis yang kritis dan berpihak pada rakyat bisa diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang efektif?
Penunjukan Jumhur oleh Presiden Prabowo Subianto juga tidak bisa dilepaskan dari kalkulasi politik. Ia bukan hanya membawa pengalaman, tetapi juga jaringan sosial dan legitimasi di kalangan pekerja dan kelompok akar rumput. Dalam konteks ini, posisi Jumhur bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil yang selama ini sering berseberangan.
Namun, masuknya Jumhur ke dalam kabinet juga berarti perubahan peran. Dari pengkritik menjadi pengambil keputusan. Dari penekan kebijakan menjadi perumus kebijakan. Transisi ini tidak selalu mudah, bahkan sering kali menjadi titik paling krusial dalam perjalanan seorang aktivis.
Publik kini menunggu, apakah Jumhur akan tetap menjadi suara kritis di dalam kekuasaan, atau justru larut dalam kompromi politik yang tak terhindarkan. Yang jelas, rekam jejaknya menunjukkan satu hal: ia bukan sosok yang asing dengan tekanan.
Dari sel tahanan di era Orde Baru, ruang rapat birokrasi, hingga kini kursi menteri, perjalanan Jumhur Hidayat adalah potret dinamika seorang aktivis yang menapaki jalan panjang menuju pusat kekuasaan. Dan babak terbarunya baru saja dimulai.
Laporan : Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com