Komisi IX DPR Kritik Insentif SPPG Ditutup Sementara, BGN Bakal Dipanggil
JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tetap memberikan insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meskipun sedang ditutup sementara akibat pelanggaran.
Menurut Charles, kebijakan pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari kepada SPPG bermasalah tersebut bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga mencederai logika publik dan berpotensi menjadi persoalan serius dalam tata kelola anggaran negara.
“Ini bukan sekadar cacat logika, tetapi sudah masuk kategori skandal moral. Bagaimana mungkin unit yang tidak beroperasi justru tetap diguyur anggaran?” ujarnya, Rabu (29/4/2026).
Ia menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang selama ini menggencarkan efisiensi anggaran di tengah ketidakpastian kondisi global. Charles juga menyoroti ironi di lapangan, di mana masih banyak tenaga honorer, khususnya guru, yang belum mendapatkan kesejahteraan layak.
Lebih lanjut, Charles mempertanyakan dasar pertimbangan BGN dalam tetap mengucurkan anggaran kepada SPPG yang diduga lalai hingga menyebabkan insiden keracunan dalam pelayanan publik.
“Kalau benar ada ribuan dapur yang ditutup, maka negara seharusnya bisa melakukan penghematan yang signifikan. Ini justru sebaliknya, anggaran terus mengalir tanpa kontrol yang jelas,” tegasnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jumlah SPPG yang ditutup disebut mencapai 3.778 unit. Jika masing-masing tetap menerima insentif harian selama dua pekan, potensi pemborosan anggaran negara diperkirakan bisa menembus ratusan miliar rupiah.
Komisi IX DPR RI pun memastikan akan segera memanggil pihak BGN dalam rapat kerja guna meminta penjelasan dan pertanggungjawaban terkait kebijakan tersebut.
Charles mengingatkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak, bukan menjadi celah pemborosan anggaran atau ajang bagi-bagi proyek.
“Jangan sampai tujuan mulia program ini justru tercoreng oleh manajemen yang tidak akuntabel. Ini uang rakyat, harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com