UMK Kabupaten Bekasi 2026 Tembus Rp5,9 Juta, Tertinggi Kedua di Jawa Barat
BEKASI | KabarGEMPAR.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026. Kabupaten Bekasi mencatatkan UMK sebesar Rp5.938.888, menjadikannya tertinggi kedua di Jawa Barat, setelah Kota Bekasi.
Penetapan tersebut ditandatangani Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.862-Kesra/2025 tentang UMK Tahun 2026, yang diumumkan pada Rabu malam, 24 Desember 2025.
“Besaran UMK 2026 merupakan hasil rekomendasi Dewan Pengupahan kabupaten dan kota serta telah melalui rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat,” ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya.
Berdasarkan keputusan tersebut, UMK tertinggi di Jawa Barat ditempati oleh Kota Bekasi sebesar Rp5.999.443, sementara UMK terendah berada di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp2.351.250.
Selain UMK, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar Rp2.317.601, naik 5,7 persen dibandingkan UMP 2025 yang berada di angka Rp2.191.232. Penyesuaian tersebut menggunakan nilai alpha sebesar 0,7 sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Barat 2026 ditetapkan sebesar Rp2.339.995, atau naik 6,2 persen dari tahun sebelumnya.
Pembayaran UMK, UMP, dan UMSP 2026 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2026, dan wajib dipatuhi oleh seluruh perusahaan di wilayah masing-masing.
Berikut lima besar UMK tertinggi di Jawa Barat tahun 2026:
• Kota Bekasi: Rp5.999.443
• Kabupaten Bekasi: Rp5.938.888
• Kabupaten Karawang: Rp5.886.853
• Kota Depok: Rp5.522.662
• Kota Bogor: Rp5.437.203
Pemerintah daerah berharap penetapan upah minimum ini dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan keberlangsungan dunia usaha di Jawa Barat.
Reporter: Aceng Sobari
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com