Mendikdasmen Abdul Mu’ti Ungkap Ketimpangan Pendidikan, Dorong “Partisipasi Semesta” Jelang Hardiknas

JAKARTA | KabarGEMPAR.com – Menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan realitas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa: belum meratanya akses pendidikan berkualitas di Indonesia.

Dalam pernyataannya, Mu’ti menegaskan bahwa amanat konstitusi melalui Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan kompleks.

“Masih banyak anak Indonesia yang belum bisa menikmati pendidikan berkualitas. Ini bukan satu masalah tunggal, tetapi gabungan dari berbagai faktor,” ujar Mu’ti.

Empat Faktor Utama Penghambat

Kementerian mencatat sedikitnya empat faktor utama yang menjadi penghambat pemerataan pendidikan di tanah air. Pertama, keterbatasan ekonomi masyarakat yang masih menjadi kendala klasik. Kedua, faktor geografis, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang sulit menjangkau fasilitas pendidikan.

Selain itu, faktor budaya dan pola pikir masyarakat juga turut memengaruhi, termasuk rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Tak kalah penting, aspek keamanan di beberapa wilayah juga menjadi tantangan tersendiri.

Mu’ti menegaskan bahwa setiap persoalan harus ditangani secara spesifik dan tidak bisa disamaratakan. “Pendekatannya harus berbasis kasus, tidak bisa seragam,” katanya.

Program Indonesia Pintar Diperluas

Sebagai upaya konkret, pemerintah terus memperluas jangkauan Program Indonesia Pintar (PIP). Pada 2026, jumlah penerima manfaat meningkat menjadi 19,6 juta siswa, naik dari 19 juta pada tahun sebelumnya.

Menariknya, tahun ini pemerintah mulai menyasar pendidikan usia dini. Sebanyak 888 ribu anak TK turut menerima bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk intervensi dini agar akses pendidikan dapat dirasakan sejak usia awal.

Strategi “Partisipasi Semesta”

Meski berbagai program telah dijalankan, pemerintah menyadari upaya tersebut belum cukup. Untuk itu, Kemendikdasmen mengusung strategi “partisipasi semesta”, yakni kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemerataan kualitas pendidikan.

Sejumlah pihak telah digandeng, mulai dari lembaga filantropi seperti Tanoto Foundation, organisasi internasional seperti UNICEF, hingga pemerintah daerah.

Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan literasi dan numerasi hingga pengembangan metode pembelajaran seperti deep learning.

Peran Pemda Jadi Kunci

Mu’ti juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pusat, khususnya dalam program revitalisasi sekolah.

“Kami berharap pemda dapat mendukung penuh, memastikan program berjalan lancar tanpa hambatan, termasuk dari sisi anggaran,” tegasnya.
Menuju Pendidikan Berkualitas dan Merata

Dengan berbagai tantangan yang ada, pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan merata. Momentum Hardiknas diharapkan menjadi refleksi sekaligus pemacu semangat untuk memperbaiki kualitas pendidikan nasional.

Upaya kolaboratif melalui “partisipasi semesta” menjadi kunci agar tidak ada lagi anak bangsa yang tertinggal dalam mendapatkan hak dasar mereka: pendidikan yang bermutu.

Laporan: Tim Kabar Nasional
Editor: Redaksi KabarGEMPAR.com